Beritawarganet.com-Kunci Jawaban Lembar Kerja halaman 75 Konstitusi dan UUD NRI Tahun 1945 PPKn SMA/SMK Kelas 10 Kurikulum Merdeka.

Kali ini, beritawarganet.com akan membahas kunci jawaban PPKn SMA/SMK Kelas 10 halaman 75. Pertanyaan ini bisa warganet temukan pada buku PPKn SMA Kelas 10 Kurikulum Merdeka tentang Konstitusi dan UUD NRI Tahun 1945. Pembahasan berikut bisa warganet simak untuk mencocokan dengan jawaban yang telah warganet kerjakan sebelumnya. Jadi, silahkan kerjakan terlebih dahulu secara mandiri ya???

Uji Pemahaman

Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang unit ini, jawablah pertanyaan berikut!

a. Apa yang kalian ketahui tentang Konstitusi dan UUD NRI Tahun 1945?

Jawaban:

Konstitusi merupakan sebuah hukum dasar yang mencakup Undang-Undang Dasar seperti hukum dasar tertulis hingga hukum dasar yang tidak tertulis atau biasa disebut dengan konvensi.

UUD Negara Republik Indonesia adalah bentuk Konstitusi tertulis dan Memiliki pasal atau ayat di dalamnya yang terkait dengan kehidupan kita sehari-hari.

Pembahasan

Konstitusi merupakan pernyataan tentang bentuk dan susunan suatu negara, yang dipersiapkan sebelum atau sesudah berdiri sebuah negara. Konstitusi sebuah negara merupakan hukum dasar tertinggi yang berisi tata penyelenggaraan negara. Perubahan sebuah konstitusi akan membawa perubahan besar terhadap sebuah negara. Bahkan termasuk sistem bernegara, yang semula demokratis bisa menjadi otoriter disebabkan perubahan konstitusi.

Konstitusi merupakan hukum yang paling tinggi serta paling fundamental sifatnya. Konstitusi merupakan sumber legitimasi atau landasan otorisasi bentuk- bentuk hukum atau peraturan perundang-undangan lainnya. Oleh karena itu, konstitusi sebagai hukum tertinggi sebuah negara harus dimaksudkan untuk mencapai dan mewujudkan tujuan tertinggi bernegara.

Ada 2 macam konstitusi, yakni tertulis dan tidak tertulis. Indonesia memiliki UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi tertulis dan konvensi. Konvensi merupakan aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara yang tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan pelengkap atau pengisi kekosongan yang timbul dalam praktik penyelenggaraan negara. Contohnya adalah Pidato Presiden setiap 16 Agustus.

b. Sebutkan contoh-contoh pasal dan ayat dalam UUD NRI Tahun 1945 yang terkait langsung dengan kehidupan sehari-hari!

Jawaban:

Banyak pasal dan ayat dalam UUD NRI Tahun 1945 yang bersentuhan langsung dengan kehidupan seluruh warga negara.

1. Pasal 28 A sampai 28 J, yang terkait dengan pemenuhan hak asasi manusia.

2. Pasal 29 tentang kebebasan dan perlindungan agama.

3. Pasal 31 dan 32 yang terkait dengan hak memperoleh pendidikan, serta

4. Pasal 33 dan 34 yang terkait dengan perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial.

c. Apa yang akan kalian lakukan agar implementasi UUD NRI Tahun 1945 dapat sesuai dengan pandangan ideal peserta didik?

Jawaban:

Yang dapat dilakukan agar implementasi UUD NRI Tahun 1945 di sekolah adalah dengan:

1. Berdoa sebelum dan sesudah melakukan proses belajar,

2. Menghargai dan menghormati perbedaan dalam bergaul bersama teman tidak memandang agama, suku, ras, dsb., menaati aturan-aturan yang ada di sekolah,

3. Bergotong royong dalam kegiatan kerja bakti atau piket di kelas

4. Menghormati guru dan orang yang lebih tua di sekolah

5. Tidak mencontek saat ujian.

Penjelasan:

Implementasi UUD NRI 1945 di sekolah yang sesuai dengan pandangan ideal peserta didik adalah dengan melakukan aktivitas atau kegiatan di sekolah yang mencerminkan UUD NRI Tahun 1945 seperti contoh-contoh kegiatan di atas.

d. Silakan kalian menuliskan satu lembar surat kepada orang atau lembaga terdekat peserta didik untuk menceritakan pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945!

Jawaban:

Hak untuk memperoleh pendidikan dasar adalah hak setiap warga negara sebagaimana diatur dalam konstitusi, dan pemenuhan terhadap hak tersebut adalah penghargaan besar bagi hak asasi manusia. Untuk itu sudah sepatutnya pemerintah konsekuen dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana diamanat konstitusi. Namun bila hak untuk memperoleh pendidikan dasar tersebut tidak terpenuhi maka akan menambah panjang deretan kebodohan di tanah air. Perlu kita pahami bahwa kebodohan adalah sumber penindasan bagi umat manusia, jika sampai dengan saat ini negara tidak melaksanakan kewajibannya dalam memenuhi hak warga negaranya untuk memperoleh pendidikan dasar, maka negara telah melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan pelanggaran konstitusi.

Indonesia merupakan negara hukum yang telah menjamin dan mengatur upaya perlindungan hukum terhadap hak atas pendidikan dasar bagi warga negara Indonesia yang berumur 7 tahun s/d 15 tahun. Bahwa meskipun negara Indonesia telah menyatakan perlunya hak untuk mendapatkan pendidikan (walaupun belum menjadi keharusan) sebelum ada peraturan internasional tetapi dengan mengacu pada beberapa pengaturan internasional tersebut maka negara Indonesia akan termotivasi dan berusaha mentaati peraturan internasional tersebut.

Semangat untuk mengadakan pendidikan di tingkat dasar secara cuma-cuma sebetulnya sudah dilakukan sejak 10 Agustus 2002, yaitu dengan adanya amandemen ke-4 UUD 1945, selanjutnya ditindak lanjuti dengan Undang-undang organik tentang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003. Selain itu Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga memberikan perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia untuk dapat memperoleh pendidikan walaupun belum sacara tegas dan tersurat mengatur pendidikan gratis di tingkat dasar.

 

 

Disclaimer:

1. Kunci jawaban pada unggahan Beritawarganet tidak mutlak kebenarannya

2. Unggahan ini bisa Warganet gunakan sebagai salah satu acuan dalam mengerjakan soal bukan sebagai acuan utama

3. Kunci jawaban pada unggahan Beritawarganet mungkin akan berbeda dengan pembahasan di sekolah atau penunjang lain

Untuk mendapatkan Pembahasan Soal Kurikulum Merdeka lainnya dapat diakses melalui Beritawarganet.com.