UMK 2026 Kabupaten Cilacap Resmi Naik, Simak Besaran Upah dan Aturan Lengkapnya

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah resmi menetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tahun 2026, termasuk untuk Kabupaten Cilacap, yang kini berada di angka Rp2.773.184,00. Penetapan ini menjadi perhatian besar bagi kalangan buruh, pelaku usaha, dan masyarakat umum karena akan langsung berlaku mulai 1 Januari 2026. Kenaikan UMK tersebut diharapkan mampu menjaga daya beli pekerja sekaligus menciptakan kepastian hukum bagi dunia usaha di daerah.

Pengumuman resmi ini disampaikan langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi pada Rabu, 24 Desember 2025, di Kota Semarang, bersamaan dengan penetapan UMP, UMSP, UMK, dan UMSK Tahun 2026 untuk seluruh wilayah Jawa Tengah.

Penetapan Resmi UMK 2026 Jawa Tengah

Dalam pengumuman tersebut, Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan bahwa Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Tengah Tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp2.327.386,07, mengalami kenaikan 7,28 persen dibanding tahun sebelumnya. UMP ini menjadi dasar perhitungan UMK di seluruh kabupaten dan kota di Jawa Tengah.

Selain UMP, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), serta Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK). Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan dunia usaha.

UMK 2026 Kabupaten Cilacap Ditetapkan Rp2.773.184

Besaran UMK Cilacap 2026

Berdasarkan keputusan resmi tersebut, UMK Kabupaten Cilacap Tahun 2026 ditetapkan sebesar:

Rp2.773.184,00

Angka ini berada di atas UMP Jawa Tengah 2026 dan mencerminkan kondisi ekonomi daerah Cilacap yang memiliki sektor industri, energi, dan jasa yang cukup kuat. Dengan besaran tersebut, Cilacap termasuk salah satu kabupaten dengan UMK menengah-atas di Jawa Tengah, meskipun UMK tertinggi Jawa Tengah 2026 masih dipegang oleh Kota Semarang.

Makna Kenaikan UMK bagi Cilacap

Penetapan UMK 2026 Kabupaten Cilacap ini diharapkan dapat:

• Menjaga daya beli buruh dan pekerja

• Menyesuaikan upah dengan inflasi daerah

• Memberikan kepastian perencanaan biaya tenaga kerja bagi pengusaha

Dasar Hukum dan Perhitungan UMK 2026

Penetapan UMK 2026 Jawa Tengah, termasuk Kabupaten Cilacap, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan. Regulasi ini menjadi acuan nasional dalam penetapan upah minimum di seluruh Indonesia.

Komponen Perhitungan UMK

Perhitungan UMK dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa variabel utama, antara lain:

1. Inflasi Provinsi Jawa Tengah
   Digunakan untuk menjaga daya beli pekerja agar tidak tergerus kenaikan harga barang dan jasa.

2. Pertumbuhan Ekonomi Daerah
   Mencerminkan kemampuan dunia usaha di masing-masing kabupaten/kota.

3. Nilai Alfa
   Nilai ini berbeda-beda di setiap daerah, ditetapkan berdasarkan karakteristik ekonomi lokal, produktivitas tenaga kerja, dan kondisi pasar kerja.

Melalui formula ini, UMK Cilacap 2026 ditetapkan secara objektif dan terukur.

Ketentuan UMK untuk Pekerja Baru dan Lama

UMK Berlaku untuk Pekerja di Bawah 1 Tahun

Pemerintah menegaskan bahwa UMK 2026 hanya berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja di bawah 1 tahun. Artinya, perusahaan wajib membayar upah minimal sesuai UMK Cilacap 2026 kepada pekerja baru.

Pekerja di Atas 1 Tahun Wajib Struktur dan Skala Upah

Bagi pekerja dengan masa kerja di atas 1 tahun, pengupahan tidak lagi mengacu pada UMK, melainkan harus menggunakan:

• Struktur dan skala upah

• Disesuaikan dengan jabatan, masa kerja, kompetensi, dan kinerja

Ketentuan ini bertujuan menciptakan sistem pengupahan yang adil dan transparan di lingkungan perusahaan.

Dampak UMK 2026 bagi Buruh dan Pengusaha di Cilacap

Dampak bagi Buruh

Bagi buruh dan pekerja di Kabupaten Cilacap, UMK 2026 membawa sejumlah dampak positif, antara lain:

• Peningkatan pendapatan minimum

• Perlindungan upah dari inflasi

• Kepastian hukum dalam hubungan kerja

Namun demikian, buruh juga diharapkan meningkatkan produktivitas dan kompetensi agar sejalan dengan kenaikan upah.

Dampak bagi Pengusaha

Di sisi lain, pengusaha di Cilacap perlu menyesuaikan:

• Struktur biaya produksi

• Perencanaan keuangan perusahaan

• Efisiensi dan produktivitas kerja

Pemerintah menilai bahwa kenaikan UMK masih dalam batas wajar dan tidak mengganggu iklim usaha jika dikelola dengan baik.

Harapan Pemerintah dan Kebijakan Pendukung

Gubernur Jawa Tengah menegaskan bahwa kebijakan UMK 2026 tidak berdiri sendiri. Pemerintah provinsi dan kabupaten juga menyiapkan kebijakan pendukung, antara lain:

Penguatan Koperasi Buruh

Untuk membantu pekerja memenuhi kebutuhan hidup dengan harga terjangkau.

Transportasi Pekerja

Pengembangan transportasi umum yang lebih murah dan layak bagi buruh.

Daycare dan Fasilitas Sosial

Mendukung pekerja, khususnya perempuan, agar tetap produktif.

Program Perumahan

Akses rumah layak dan terjangkau bagi pekerja berpenghasilan UMK.

Kebijakan ini bertujuan menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang berkelanjutan.

Penetapan UMK 2026 Kabupaten Cilacap sebesar Rp2.773.184,00 merupakan langkah strategis Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan pekerja, kepastian hukum bagi pengusaha, dan iklim investasi daerah. Kebijakan ini resmi berlaku mulai 1 Januari 2026 dan wajib dipatuhi oleh seluruh perusahaan di Kabupaten Cilacap.

Pemerintah mengimbau agar pengusaha melaksanakan ketentuan UMK dan struktur skala upah secara konsisten, sementara pekerja diharapkan meningkatkan kompetensi dan produktivitas kerja. Dengan sinergi semua pihak, kebijakan UMK 2026 diharapkan mampu mendorong kesejahteraan masyarakat sekaligus pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cilacap secara berkelanjutan.