Strategi Baru Kemenko PM: Program “Miskin Ekstrem Pasti Kerja” Sebagai Pemutus Rantai Kecanduan Bansos di Indonesia –Â Indonesia tengah memasuki babak baru dalam upaya penghapusan kemiskinan ekstrem. Di tengah perdebatan panjang mengenai efektivitas bantuan sosial, Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) mengambil langkah progresif dengan meluncurkan sebuah inisiatif ambisius bertajuk program “Miskin Ekstrem Pasti Kerja”. Program ini bukan sekadar janji politik, melainkan sebuah desain ekosistem ekonomi yang mengintegrasikan kebutuhan nutrisi nasional dengan penyerapan tenaga kerja secara masif.
Peluncuran program ini menandai pergeseran paradigma pemerintah: dari yang sebelumnya berfokus pada pemberian bantuan tunai (charity-based), kini beralih menjadi pemberdayaan berbasis kemandirian ekonomi (empowerment-based). Targetnya jelas, yakni memastikan warga yang berada di lapisan ekonomi terbawah memiliki akses langsung terhadap pekerjaan layak yang mampu memberikan penghasilan tetap di atas garis kemiskinan.
Jombang Jadi Titik Awal: Mengapa Jawa Timur?
Pada penghujung Desember 2025, tepatnya Senin (29/12), suasana di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, tampak berbeda. Wilayah yang dikenal sebagai Kota Santri ini dipilih menjadi lokasi percontohan atau piloting nasional untuk program Miskin Ekstrem Pasti Kerja. Pemilihan Jombang bukan tanpa alasan. Wilayah ini dinilai memiliki ekosistem pemberdayaan yang sudah matang serta koordinasi lintas pemangku kepentingan yang sangat solid.
Dalam acara peluncuran tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PM, Nunung Nuryartono, yang hadir mewakili Menko PM A. Muhaimin Iskandar, menegaskan sebuah pesan kuat bagi masyarakat. Menurutnya, bantuan sosial (bansos) memang diperlukan sebagai jaring pengaman, namun bansos bukanlah solusi tunggal yang bisa diandalkan selamanya.
“Masyarakat tidak boleh dibiarkan kecanduan bantuan sosial,” ujar Nunung di hadapan para peserta. Kalimat ini menjadi refleksi mendalam bahwa kemiskinan ekstrem hanya bisa diselesaikan jika masyarakat diberikan kail, bukan hanya ikannya. Kehadiran para peserta dalam program ini dipandang sebagai manifestasi dari tekad mereka untuk berdiri di atas kaki sendiri.
Integrasi dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Salah satu keunggulan dari program Miskin Ekstrem Pasti Kerja adalah pemanfaatannya terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). SPPG sendiri merupakan infrastruktur utama dalam menyukseskan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi prioritas pemerintahan saat ini.
Dalam proyek percontohan di Jombang, sebanyak 300 warga miskin ekstrem telah direkrut dan diberikan pelatihan intensif. Mereka tidak hanya sekadar diberi pekerjaan, tetapi menjadi bagian vital dari rantai pasok nutrisi bagi generasi masa depan Indonesia. Para pekerja ini akan ditempatkan di tujuh titik SPPG strategis di Kabupaten Jombang, antara lain:
-
SPPG Banjaragung
-
SPPG Diwek Diwek
-
SPPG Diwek Puton
-
SPPG Ngoro Badang
-
SPPG Ngoro Badang 2
-
SPPG Jombang Tambakrejo 5
-
SPPG Jombang Kepanjen
Mulai tanggal 5 Januari 2026, ke-300 peserta ini akan mulai bekerja secara profesional. Lingkup pekerjaan mereka mencakup proses pemorsian makanan bergizi hingga aspek higienitas seperti pembersihan ompreng atau wadah makan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap aspek dari program MBG dirancang untuk memberikan dampak ganda: memperbaiki gizi anak sekolah sekaligus memberikan pekerjaan bagi warga miskin.
Angka yang Menjanjikan: Rp 2 Juta per Bulan
Salah satu sorotan utama dalam program ini adalah besaran penghasilan yang akan diterima oleh para pekerja. Kemenko PM menargetkan para peserta program Miskin Ekstrem Pasti Kerja mendapatkan penghasilan di kisaran Rp 2.000.000 per bulan.
Jika kita membandingkannya dengan data statistik, angka ini jauh melampaui standar Garis Kemiskinan Ekstrem Nasional yang berada di angka sekitar Rp 580.000 per kapita per bulan. Dengan penghasilan Rp 2 juta, sebuah keluarga diharapkan mampu menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga mereka, memenuhi kebutuhan pendidikan, dan meningkatkan kualitas kesehatan keluarga secara berkelanjutan.
Di Kabupaten Jombang sendiri, tingkat kemiskinan ekstrem tercatat tinggal 0,4 persen atau sekitar 5.100 jiwa. Dengan keberhasilan piloting ini, Kemenko PM sangat optimistis angka tersebut bisa ditekan hingga mendekati nol persen dalam waktu singkat. Program ini membuktikan bahwa dengan intervensi yang tepat, mata rantai kemiskinan ekstrem dapat diputus.
SPPG: Ekosistem Ekonomi Lokal yang Hidup
Program ini tidak berdiri sendiri di ruang hampa. Kehadiran SPPG di berbagai desa di Jombang telah menciptakan efek domino ekonomi yang luar biasa. SPPG kini menjadi pusat gravitasi ekonomi lokal yang melibatkan berbagai elemen:
-
Petani Lokal: Menyuplai bahan baku sayuran dan karbohidrat.
-
Peternak: Menjadi penyedia protein utama seperti telur dan daging.
-
Pedagang dan UMKM: Terlibat dalam distribusi dan penyediaan bumbu serta perlengkapan dapur.
-
Tenaga Kerja Lokal: Mengisi posisi di dapur dan distribusi.
Dengan model seperti ini, perputaran uang tetap berada di desa tersebut, sehingga pertumbuhan ekonomi tidak hanya terkonsentrasi di kota besar. Inilah yang disebut dengan pemberdayaan yang inklusif dan berkelanjutan.
Ekspansi Nasional: Menuju 1,5 Juta Tenaga Kerja
Apa yang terjadi di Jombang hanyalah awal dari gelombang besar. Secara nasional, program SPPG diproyeksikan mampu menyerap hingga 1,5 juta tenaga kerja sepanjang periode 2025-2026. Pemerintah menargetkan pembangunan lebih dari 25.000 unit SPPG yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia.
Jika setiap SPPG mampu menyerap warga miskin ekstrem sebagai tenaga kerja, maka target penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia bukan lagi sekadar impian muluk. Kemenko PM berencana mereplikasi model sukses dari Jombang ini ke berbagai daerah lain dengan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan mitra pembangunan lainnya.
Nunung Nuryartono menegaskan bahwa program ini adalah pembuktian bagi dunia internasional bahwa Indonesia memiliki cara unik dan efektif dalam menangani kemiskinan. “Kita ingin membuktikan bahwa harapan untuk sejahtera itu masih ada dan nyata bagi siapa saja,” pungkasnya.
Tantangan dan Harapan ke Depan
Tentu saja, menjalankan program berskala raksasa ini bukan tanpa tantangan. Masalah logistik, standarisasi kualitas gizi, hingga akurasi data penerima manfaat tetap menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan secara presisi. Namun, dengan dimulainya operasional di awal Januari 2026, pemerintah telah mengirimkan sinyal kuat bahwa mereka siap bekerja keras.
Transparansi dalam pengelolaan SPPG juga menjadi kunci. Keterlibatan masyarakat dalam mengawasi jalannya program Makan Bergizi Gratis dan penyerapan tenaga kerja di SPPG akan memastikan bahwa program ini tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Keberlanjutan program ini juga sangat bergantung pada komitmen pemerintah daerah. Kepala daerah diimbau untuk tidak hanya menunggu instruksi dari pusat, tetapi juga proaktif dalam menyiapkan lahan dan mengidentifikasi warganya yang paling membutuhkan pekerjaan ini. Sinergi antara pusat dan daerah inilah yang akan menjadi penentu apakah “Miskin Ekstrem Pasti Kerja” akan menjadi kebijakan monumental atau sekadar seremoni belaka.
Masa Depan Tanpa Kemiskinan Ekstrem
Visi besar dari Menko PM A. Muhaimin Iskandar melalui program ini adalah menciptakan Indonesia yang lebih bermartabat. Di mana setiap warga negaranya tidak perlu lagi menengadahkan tangan untuk meminta bantuan, melainkan mampu mengepalkan tangan untuk bekerja dan membangun masa depan mereka sendiri.
Program Miskin Ekstrem Pasti Kerja adalah jembatan yang menghubungkan antara kebutuhan sosial dan peluang ekonomi. Dengan memberikan penghasilan tetap yang layak, pemerintah secara tidak langsung sedang membangun stabilitas nasional. Keluarga yang sejahtera akan menghasilkan anak-anak yang sehat dan cerdas, yang nantinya akan menjadi motor penggerak ekonomi Indonesia di masa depan.
Bagi 300 warga Jombang yang memulai langkah pertama mereka di SPPG pada 5 Januari nanti, ini adalah lembaran baru. Mereka bukan lagi sekadar angka dalam statistik kemiskinan, melainkan pejuang nutrisi bangsa yang bekerja dengan bangga untuk menghidupi keluarga dan negaranya.
Kesimpulan
Peluncuran program “Miskin Ekstrem Pasti Kerja” oleh Kemenko PM di Jombang merupakan langkah strategis yang sangat dinantikan dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia tahun 2026. Dengan mengintegrasikan penyediaan lapangan kerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan program Makan Bergizi Gratis, pemerintah telah menciptakan solusi dua-dalam-satu yang efektif. Penghasilan tetap sebesar Rp 2 juta per bulan bagi warga miskin ekstrem diharapkan dapat menjadi pengungkit kesejahteraan yang nyata dan mengakhiri ketergantungan pada bantuan sosial secara permanen. Jika replikasi program ini sukses dilakukan di 25.000 titik SPPG di seluruh Indonesia, maka target penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2026 bukan hanya mungkin dicapai, tetapi juga akan menjadi tonggak sejarah baru dalam perjalanan kemajuan bangsa Indonesia menuju Indonesia Emas.
