Berita Warganet – Pemerintah pusat kembali melakukan penataan kebijakan pendidikan nasional melalui penerbitan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026. Regulasi yang ditetapkan di Jakarta ini mengatur secara komprehensif Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah, sekaligus menandai berakhirnya penggunaan sejumlah aturan lama yang selama ini menjadi rujukan sekolah.
Keputusan ini menjadi perhatian luas kalangan pendidik karena menyentuh langsung jantung kegiatan belajar mengajar. Standar proses tidak hanya berbicara tentang teknis pembelajaran, tetapi juga arah, kualitas, dan filosofi pendidikan yang diterapkan di ruang kelas.
Permendikdasmen 1 Tahun 2026 Resmi Berlaku Nasional
Dalam ketentuan penutup regulasi tersebut ditegaskan bahwa Permendikdasmen Nomor 1 Tahun 2026 mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Dengan demikian, sejak pengesahan dan pengundangan dalam Berita Negara Republik Indonesia, seluruh satuan pendidikan di Indonesia wajib menyesuaikan pelaksanaan pembelajaran dengan aturan terbaru ini.
Penegasan waktu berlakunya peraturan ini memberikan kepastian hukum bagi sekolah, guru, dan pemerintah daerah. Tidak ada lagi pilihan menggunakan regulasi lama, karena standar proses pendidikan kini telah disatukan dalam satu payung hukum yang berlaku nasional.
Pencabutan Regulasi Lama Jadi Titik Penting
Salah satu substansi penting dalam Bab V Permendikdasmen 1 Tahun 2026 adalah pencabutan dua peraturan sebelumnya. Pertama, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2008 yang mengatur standar proses pendidikan kesetaraan Program Paket A, Paket B, dan Paket C. Kedua, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang standar proses pendidikan PAUD hingga menengah.
Dengan dicabutnya kedua aturan tersebut, maka secara hukum keduanya dinyatakan tidak berlaku. Hal ini menjadi langkah strategis pemerintah untuk menghindari tumpang tindih kebijakan serta memperkuat konsistensi implementasi standar proses pembelajaran di semua jenjang.
Mengapa Permendiknas 3 Tahun 2008 Dicabut
Permendiknas Nomor 3 Tahun 2008 telah digunakan selama bertahun-tahun sebagai acuan standar proses pendidikan kesetaraan. Namun, perkembangan zaman, perubahan karakteristik peserta didik, serta transformasi kebijakan pendidikan nasional membuat aturan tersebut dinilai tidak lagi relevan.
Pendidikan kesetaraan saat ini dituntut untuk memiliki kualitas proses pembelajaran yang setara dengan pendidikan formal. Oleh karena itu, pemerintah memandang perlu mengintegrasikan standar proses pendidikan kesetaraan ke dalam regulasi baru yang lebih kontekstual dan selaras dengan kebijakan pendidikan nasional terkini.
Berakhirnya Permendikbudristek 16 Tahun 2022
Pencabutan Permendikbudristek Nomor 16 Tahun 2022 juga menjadi sorotan. Aturan tersebut sebelumnya menjadi dasar penerapan standar proses dalam kerangka kebijakan pendidikan terbaru. Namun, evaluasi implementasi di lapangan menunjukkan perlunya penyempurnaan regulasi agar lebih aplikatif dan mudah dipahami oleh pendidik.
Melalui Permendikdasmen 1 Tahun 2026, pemerintah melakukan konsolidasi kebijakan dengan menyederhanakan dan memperjelas standar proses pembelajaran, tanpa menghilangkan prinsip-prinsip utama peningkatan mutu pendidikan.
Makna Standar Proses dalam Kebijakan Baru
Standar proses pendidikan merupakan pedoman utama dalam penyelenggaraan pembelajaran. Regulasi ini mencakup perencanaan pembelajaran, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, penilaian hasil belajar, hingga tindak lanjut pembelajaran.
Dalam konteks Permendikdasmen 1 Tahun 2026, standar proses diposisikan sebagai instrumen untuk memastikan pembelajaran berlangsung secara aktif, bermakna, dan berorientasi pada kebutuhan peserta didik. Guru didorong untuk tidak hanya memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga mengembangkan praktik pedagogis yang berkualitas.
Dampak Langsung bagi Guru di Sekolah
Berlakunya Permendikdasmen 1 Tahun 2026 membawa konsekuensi langsung bagi guru di seluruh jenjang pendidikan. Guru PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK perlu memahami dan menyesuaikan perencanaan pembelajaran dengan standar proses terbaru.
Perubahan ini menuntut peningkatan kompetensi profesional guru, khususnya dalam merancang pembelajaran yang relevan, kontekstual, dan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Dengan demikian, standar proses tidak dipandang sebagai beban tambahan, melainkan sebagai panduan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.
Peran Kepala Sekolah dalam Penerapan Aturan Baru
Kepala sekolah memegang peran kunci dalam implementasi Permendikdasmen Nomor 1 Tahun 2026. Sebagai pemimpin satuan pendidikan, kepala sekolah bertanggung jawab memastikan seluruh pendidik memahami dan menerapkan standar proses secara konsisten.
Melalui supervisi akademik, pendampingan guru, dan penguatan budaya belajar di sekolah, kepala sekolah dapat menjadikan regulasi ini sebagai alat untuk mendorong peningkatan mutu pendidikan secara menyeluruh.
Tantangan Implementasi di Daerah
Meskipun ditetapkan di Jakarta, Permendikdasmen 1 Tahun 2026 berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Tantangan implementasi tentu akan berbeda-beda di setiap daerah, tergantung pada kondisi sumber daya manusia, sarana prasarana, dan dukungan kebijakan daerah.
Pemerintah daerah diharapkan berperan aktif dalam melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada sekolah. Dengan dukungan yang memadai, penerapan standar proses baru dapat berjalan efektif dan tidak menimbulkan kebingungan di lapangan.
Kepastian Hukum bagi Dunia Pendidikan
Dengan dicabutnya regulasi lama dan diberlakukannya Permendikdasmen 1 Tahun 2026, dunia pendidikan memperoleh kepastian hukum yang lebih kuat. Seluruh pemangku kepentingan kini memiliki satu acuan resmi dalam penyelenggaraan proses pembelajaran.
Kepastian hukum ini penting untuk mendukung tata kelola pendidikan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan mutu. Sekolah tidak lagi dihadapkan pada interpretasi ganda terhadap aturan standar proses.
Arah Baru Kebijakan Pembelajaran Nasional
Permendikdasmen 1 Tahun 2026 mencerminkan arah baru kebijakan pembelajaran nasional yang lebih fokus pada kualitas proses, bukan sekadar capaian administratif. Pemerintah menegaskan bahwa pembelajaran yang baik harus dirancang, dilaksanakan, dan dievaluasi secara sistematis.
Kebijakan ini juga menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus melakukan pembaruan regulasi seiring dengan perkembangan kebutuhan pendidikan di era modern.
Penutup: Babak Baru Standar Proses Pendidikan
Ditetapkannya Permendikdasmen Nomor 1 Tahun 2026 menandai babak baru dalam pengelolaan standar proses pendidikan di Indonesia. Pencabutan Permendiknas 3 Tahun 2008 dan Permendikbudristek 16 Tahun 2022 menjadi simbol konsolidasi kebijakan pendidikan nasional.
Bagi guru, kepala sekolah, dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan, regulasi ini menjadi pedoman utama dalam menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna dan berkualitas. Dengan implementasi yang konsisten dan dukungan semua pihak, Permendikdasmen 1 Tahun 2026 diharapkan mampu mendorong peningkatan mutu pendidikan nasional secara berkelanjutan.
