Menjamin Pangan Rakyat: Strategi Bulog Gelontorkan 720 Ribu Ton Beras di Tahun 2026 dan Rekor Stok Terbesar Sepanjang Sejarah –Â Memasuki awal tahun 2026, isu ketahanan pangan tetap menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional. Di bawah komando Presiden Prabowo Subianto, pemerintah terus memperkuat jaring pengaman sosial untuk memastikan tidak ada warga yang kesulitan mengakses kebutuhan pokok, terutama beras. Menjawab tantangan tersebut, Perum Bulog secara resmi mengumumkan rencana ambisius untuk mendistribusikan bantuan pangan dalam skala masif sepanjang tahun ini.
Langkah ini bukan sekadar rutinitas birokrasi, melainkan sebuah respons strategis terhadap dinamika ekonomi dan cuaca yang seringkali tidak menentu. Dengan target sasaran mencapai belasan juta kepala keluarga, penyaluran bantuan ini diharapkan menjadi bantalan ekonomi yang kuat bagi masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh penjuru tanah air.
Komitmen Bulog: 720 Ribu Ton untuk 18 Juta Keluarga
Dalam sebuah konferensi pers yang digelar di kantor pusat Bulog di Jakarta, Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, memaparkan peta jalan penyaluran bantuan pangan untuk tahun 2026. Bulog menargetkan penyaluran sebanyak 720 ribu ton bantuan pangan yang akan menyasar sekitar 18 juta penerima bantuan pangan (PBP).
Angka ini bukanlah angka yang sembarangan. Penentuan jumlah penerima sebanyak 18 juta keluarga ini didasarkan pada data kemiskinan terbaru yang telah disinkronkan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Fokus utamanya adalah membantu keluarga-keluarga yang paling rentan terhadap fluktuasi harga pasar.
Rencananya, bantuan pangan ini akan disalurkan selama empat bulan di tahun 2026. Mekanisme ini dirancang sedemikian rupa agar distribusi dapat dilakukan pada momen-momen krusial, seperti saat masa paceklik atau ketika tekanan inflasi pangan mulai merangkak naik. Setiap keluarga penerima manfaat nantinya akan mendapatkan jatah beras berkualitas yang telah melalui proses sortir ketat di gudang-gudang Bulog.
Stok CBP 2026: Rekor Tertinggi Sejak Tahun 1968
Salah satu kabar yang paling mengejutkan sekaligus melegakan adalah kondisi stok beras nasional. Ahmad Rizal Ramdhani mengklaim bahwa posisi cadangan pangan Indonesia saat ini berada di level yang sangat aman. Berdasarkan data per akhir Desember 2025, total Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang tersimpan di gudang-gudang Bulog mencapai 3,24 juta ton.
Selain cadangan pemerintah, Bulog juga mengelola stok beras komersial sebanyak 133 ribu ton. Jika digabungkan, jumlah ini mencatatkan sejarah baru bagi institusi tersebut. Rizal menegaskan bahwa angka 3,24 juta ton merupakan stok tertinggi di awal tahun sepanjang berdirinya Bulog, terhitung sejak tahun 1968 hingga sekarang.
Tingginya stok ini merupakan buah dari kebijakan Swasembada Pangan yang digalakkan pemerintah, di mana penyerapan gabah petani lokal dioptimalkan secara maksimal pada musim panen raya tahun sebelumnya. Dengan stok yang melimpah, pemerintah memiliki “peluru” yang lebih dari cukup untuk melakukan intervensi pasar jika sewaktu-waktu terjadi lonjakan harga yang tidak wajar.
Kesiapan Darurat: Menghadapi Bencana dengan “Triple Stock”
Indonesia, dengan letak geografisnya yang berada di jalur cincin api dan dipengaruhi iklim tropis, sangat rentan terhadap bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Menyadari risiko ini, Bulog tidak hanya fokus pada bantuan rutin, tetapi juga menyiapkan bantuan keadaan darurat sebesar 25 ribu ton untuk tahun 2026.
Alokasi bantuan darurat ini merupakan hasil dari rapat koordinasi terbatas (Rakortas) tingkat menteri. Namun, yang menarik adalah arahan terbaru dari Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Presiden menginstruksikan agar stok pangan di wilayah-wilayah yang sedang atau berpotensi terdampak bencana dilipatgandakan menjadi tiga kali lipat.
Strategi “Triple Stock” ini bertujuan untuk menjamin kepastian pangan bagi pengungsi dan masyarakat terdampak tanpa harus menunggu pengiriman dari pusat yang mungkin terkendala akses transportasi saat bencana terjadi. Sebagai contoh, di Kabupaten Bener Meriah, ketika pemerintah daerah meminta tambahan 1.000 ton, Bulog langsung meningkatkan ketersediaan stok di gudang setempat menjadi 3.000 ton. Inilah bentuk nyata dari gerak cepat pemerintah dalam melindungi rakyatnya.
Realisasi Distribusi di Wilayah Terdampak Banjir
Hingga awal Januari 2026, Bulog telah bergerak aktif menyalurkan bantuan ke beberapa daerah yang sempat dilanda banjir besar. Total sebanyak 14.227 ton beras telah didistribusikan ke tiga provinsi utama di Pulau Sumatera:
-
Provinsi Aceh: Menerima penyaluran sebesar 8.676 ton.
-
Provinsi Sumatera Utara: Menerima penyaluran sebesar 4.482 ton.
-
Provinsi Sumatera Barat: Menerima penyaluran sebesar 1.069 ton.
Meski penyaluran sudah berjalan besar-besaran, stok di gudang-gudang daerah tersebut dipastikan tetap melimpah. Di Aceh sendiri, stok masih tersisa 75.937 ton, di Sumatera Utara tersedia 25.781 ton, dan di Sumatera Barat tersimpan 8.527 ton. Keberadaan stok lokal yang kuat ini sangat penting untuk menjaga psikologi pasar agar tidak terjadi kepanikan atau aksi borong (panic buying) oleh masyarakat setempat.
Dampak Ekonomi: Menekan Inflasi dan Menjaga Daya Beli
Penyaluran 720 ribu ton bantuan pangan ini memiliki dimensi ekonomi yang sangat luas. Beras merupakan komoditas penyumbang inflasi (volatile foods) terbesar di Indonesia. Ketika harga beras naik sedikit saja, maka angka kemiskinan bisa langsung terkerek naik.
Dengan mengalirkan beras gratis kepada 18 juta keluarga, pemerintah secara efektif sedang melakukan “subsidi langsung” yang tepat sasaran. Uang yang seharusnya digunakan masyarakat untuk membeli beras bisa dialihkan untuk kebutuhan lain seperti biaya pendidikan anak, kesehatan, atau modal usaha mikro. Hal ini secara tidak langsung menjaga daya beli masyarakat tetap stabil di tengah tantangan ekonomi global tahun 2026.
Selain itu, keberadaan stok CBP yang mencapai 3,24 juta ton bertindak sebagai instrumen operasi pasar. Jika pedagang nakal mencoba menaikkan harga, Bulog bisa langsung melakukan Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) dengan mengguyur beras ke pasar-pasar tradisional sehingga harga kembali normal.
Tantangan Logistik dan Transparansi Penyaluran
Mengelola distribusi 720 ribu ton beras ke jutaan titik di seluruh Indonesia tentu bukan perkara mudah. Bulog menghadapi tantangan logistik yang luar biasa, mulai dari kondisi jalan yang rusak di pelosok hingga cuaca ekstrem yang bisa menghambat pelayaran antar pulau.
Untuk mengatasi hal ini, Bulog di tahun 2026 semakin memperkuat penggunaan teknologi digital dalam sistem rantai pasoknya. Setiap karung beras yang keluar dari gudang dilengkapi dengan kode pelacakan untuk memastikan bahwa beras tersebut sampai ke tangan yang berhak. Transparansi adalah kunci agar tidak terjadi kebocoran bantuan di tengah jalan.
Pemerintah juga melibatkan aparat penegak hukum dan pendamping sosial di tingkat desa untuk mengawasi proses pembagian. Masyarakat diimbau untuk aktif melaporkan jika menemukan bantuan yang kualitasnya tidak layak atau adanya pungutan liar dalam proses pengambilan bantuan pangan tersebut.
Sinergi Antar Lembaga: Kunci Swasembada Pangan
Keberhasilan Bulog mencatatkan rekor stok tertinggi sejak 1968 tidak lepas dari sinergi apik antara Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional (Bapanas), dan Perum Bulog sendiri. Kementerian Pertanian di bawah Amran Sulaiman fokus pada peningkatan produktivitas lahan melalui mekanisasi dan penyediaan pupuk, sementara Bulog fokus pada penyerapan hasil panen agar harga di tingkat petani tidak jatuh.
Sinergi ini membuktikan bahwa visi Presiden Prabowo Subianto untuk menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia bukan sekadar mimpi. Dengan cadangan yang melimpah, Indonesia kini memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam perdagangan pangan internasional dan tidak lagi bergantung pada impor beras secara berlebihan.
Kesimpulan
Rencana Perum Bulog untuk menggelontorkan 720 ribu ton bantuan pangan kepada 18 juta penerima di tahun 2026 adalah langkah konkret dalam menjaga stabilitas nasional. Dengan dukungan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang mencapai rekor tertinggi sebanyak 3,24 juta ton, Indonesia berada dalam posisi paling aman dalam sejarah pangan modernnya sejak 1968. Kebijakan melipatgandakan stok di daerah bencana serta transparansi dalam distribusi menjadi bukti komitmen kuat pemerintah di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto. Bantuan ini diharapkan tidak hanya mengenyangkan perut rakyat, tetapi juga mampu mengendalikan inflasi dan menjadi motor penggerak kesejahteraan bagi masyarakat kelas bawah. Di masa depan, konsistensi dalam menjaga produksi lokal dan efisiensi birokrasi distribusi akan menjadi kunci utama agar ketahanan pangan Indonesia tetap kokoh menghadapi badai ekonomi maupun perubahan iklim.
