Kunci Jawaban Uji Pemahaman 109 Hubungan Antar Perundang-undangan PPKn SMA/SMK Kelas 10 Kurikulum Merdeka

Beritawarganet.com-Kunci Jawaban Uji Pemahaman 109 Hubungan Antar Perundang-undangan PPKn SMA/SMK Kelas 10 Kurikulum Merdeka.

Baca Juga :  Kunci Jawaban "Percobaan Cakram Warna (Warna Asli Matahari)"

Kali ini, beritawarganet.com akan membahas kunci jawaban PPKn SMA/SMK Kelas 10 halaman 109. Pertanyaan ini bisa warganet temukan pada buku PPKn SMA Kelas 10 Kurikulum Merdeka tentang Hubungan Antar Perundang-undangan. Pembahasan berikut bisa warganet simak untuk mencocokan dengan jawaban yang telah warganet kerjakan sebelumnya. Jadi, silahkan kerjakan terlebih dahulu secara mandiri ya???

Uji Pemahaman

a. Tulislah tanggapan kalian terkait dengan hubungan antar produk perundang-undangan yang ada di Indonesia!

Jawaban:

Baca Juga :  Kunci Jawaban Tabel 1.2 Kalimat Perincian Kegiatan 4 Menyelisik Ragam Bahasa dalam Teks Deskripsi Bahasa Indonesia Kelas 7 Kurikulum Merdeka

Tanggapan saya terkait dengan hubungan antarproduk perundang- undangan yang ada di Indonesia yaitu:

Seharusnya masing-masing produk perundang-undangan dapat sinkron dan saling melengkapi, sehingga dapat menunjang pembangunan bangsa dan negara seperti yang dicita-citakan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Namun, nyatanya ada sejumlah permasalahan mendasar dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Di antaranya, tidak sinkron antarperencanaan peraturan perundang-undangan (pusat dan daerah) dengan perencanaan dan kebijakan pembangunan. Bahkan, ada beberapa peraturan perundang-undangan yang menyimpang dari materi muatan yang seharusnya diatur.

b. Berdasarkan pengalaman kalian, apakah hubungan berbagai jenis perundang-undangan saling mendukung, tumpang tindih, atau bahkan saling menafikan?

Jawaban:

Berdasarkan pengalaman saya, masih ada sejumlah permasalahan mendasar dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Di antaranya, tidak sinkron antar-perencanaan peraturan perundang-undangan (pusat dan daerah) dengan perencanaan dan kebijakan pembangunan. Selain itu, ada kecenderungan peraturan perundang-undangan bahkan menyimpang dari materi muatan yang seharusnya diatur.

Selain itu, ada banyak peraturan perundang-undangan, seperti peraturan daerah (Perda), yang bahkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Hal ini yang kemudian memunculkan kebijakan pemerintah untuk membatalkan sebanyak 3.143 Perda pada tahun 2016, karena dinilai bertentangan dengan kebijakan nasional dan menjadi kendala dalam mendorong percepatan pembangun- an, menghambat pertumbuhan ekonomi daerah, memperpanjang jalur birokrasi, dan menghambat investasi dan kemudahan berusaha.

Baca Juga :  Jawaban Mengidentifikasi Unsur Kritik dan Esai

c. Apa yang bisa kalian lakukan untuk mendorong hubungan antar perundang-undangan agar sinkron atau saling mendukung?

Jawaban:

Yang bisa saya lakukan untuk mendorong hubungan antar perundang- undangan agar sinkron atau saling mendukung:

Mendorong pemerintah segera membuat kebijakan untuk kepentingan sinkronisasi dan harmonisasi produk perundang-undangan dengan cara membatalkan Perda yang bertentangan dengan kebijakan nasional, juga melakukan proses penyederhanaan regulasi yang dianggap menghambat investasi. Proses sinkronisasi atau harmonisasi antar peraturan perundang- undangan dapat terus dilanjutkan agar dapat memenuhi cita-cita bangsa dan negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

 

 

Disclaimer:

1. Kunci jawaban pada unggahan Beritawarganet tidak mutlak kebenarannya

2. Unggahan ini bisa Warganet gunakan sebagai salah satu acuan dalam mengerjakan soal bukan sebagai acuan utama

3. Kunci jawaban pada unggahan Beritawarganet mungkin akan berbeda dengan pembahasan di sekolah atau penunjang lain

Untuk mendapatkan Pembahasan Soal Kurikulum Merdeka lainnya dapat diakses melalui Beritawarganet.com.